Wasiat untuk Ahli Waris: Batal, atau Sah Jika Disetujui Ahli Waris Lain?

Seorang ibu menulis wasiat sebelum wafat: rumah kecilnya diberikan kepada anak bungsunya yang merawatnya selama sakit. Setelah ibu itu wafat, kakak-kakaknya berbeda sikap. Sebagian berkata: "Wasiat untuk ahli waris tidak sah, rumah itu harus dibagi sesuai faraidh." Sebagian lagi berkata: "Kami rela, berikan saja kepada adik kita." Apakah kerelaan mereka membuat wasiat itu sah? Dan bagaimana jika mereka sudah menyatakan rela ketika ibu masih hidup, lalu berubah pikiran setelah beliau wafat?

Para ulama sepakat bahwa wasiat untuk ahli waris tidak berlaku tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Mereka berbeda tentang beberapa hal: apakah persetujuan itu membuat wasiat sah, atau persetujuan itu hanyalah pemberian baru dari ahli waris? Kapan persetujuan itu dianggap? Dan apa akibat perbedaan ini? Tulisan ini menghimpun pendapat empat mazhab dari kitab-kitab mereka sendiri.

Hanafi: tidak boleh, kecuali disetujui ahli waris setelah pewasiat wafat

Al-Marghînânî (w. 593 H) dalam al-Hidâyah menulis:

"ولا تجوز لوارثه" لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم

"(Wasiat untuk ahli warisnya tidak boleh), berdasarkan sabda Nabi ﷺ: Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak akan haknya, ketahuilah, tidak ada wasiat untuk ahli waris; dan karena sebagian ahli waris akan tersakiti jika sebagian lain diistimewakan, sehingga membolehkannya berarti memutus silaturahmi."

Lalu ia menyebut pengecualiannya: "إلا أن تجيزها الورثة" ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه، ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم, kecuali jika ahli waris menyetujuinya; pengecualian ini diriwayatkan dalam hadis tadi, dan karena larangan itu demi hak mereka, maka wasiat itu boleh dengan persetujuan mereka. Jika sebagian setuju dan sebagian menolak, wasiat berlaku pada bagian ahli waris yang setuju saja. Persetujuan itu harus terjadi setelah pewasiat wafat: "ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته" لأنها قبل ثبوت الحق ... فكان لهم أن يردوه بعد وفاته, persetujuan mereka semasa ia hidup tidak dianggap, karena itu terjadi sebelum hak mereka tetap, sehingga mereka boleh menolaknya setelah ia wafat. Status ahli waris diukur pada saat kematian: "ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية".

Al-Kâsânî (w. 587 H) dalam Badâ’i’ ash-Shanâ’i’ menegaskan bahwa wasiat untuk ahli waris bukan wasiat yang batal sejak awal:

لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لَيْسَتْ وَصِيَّةٌ بَاطِلَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَتْ بِهَا الْإِجَازَةُ جَازَتْ، وَالْبَاطِلُ لَا يَحْتَمِلُ الْجَوَازَ بِالْإِجَازَةِ

"Karena wasiat untuk ahli waris bukanlah wasiat yang batal, dengan bukti bahwa jika persetujuan menyertainya, ia berlaku, sedangkan yang batal tidak bisa menjadi berlaku dengan persetujuan."

Ibnu ’Âbidîn (w. 1252 H) dalam Radd al-Muḫtâr menukil syarat ahli waris yang menyetujui dari ad-Durr al-Mukhtâr: "(وَهُمْ كِبَارٌ) عُقَلَاءُ فَلَمْ تَجُزْ إجَازَةُ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ", mereka harus dewasa dan berakal, sehingga persetujuan anak kecil dan orang gila tidak sah. Ia juga menukil bahwa wasiat itu berlaku tanpa persetujuan siapa pun jika tidak ada ahli waris lain: "حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِزَوْجَتِهِ أَوْ هِيَ لَهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ وَارِثٌ آخَرُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ", sehingga jika seseorang berwasiat untuk istrinya, atau istri untuk suaminya, dan tidak ada ahli waris lain, wasiat itu sah.

Dalil mazhab Hanafi. Al-Marghînânî berdalil dengan hadis "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" dan alasan bahwa mengistimewakan sebagian ahli waris akan menyakiti yang lain. Al-Kâsânî menyebut riwayat dengan pengecualian: "وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ»", dan menjelaskan "لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْجَوَازِ كَانَ لَحَقِّهِمْ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنْ الْأَذَى وَالْوَحْشَةِ بِإِيثَارِ الْبَعْضِ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ", larangan itu demi hak mereka, karena mereka tersakiti dan merasa terasing jika sebagian diistimewakan, dan hal itu tidak ada ketika mereka menyetujuinya.

Maliki: batal, dan persetujuan ahli waris adalah pemberian baru

Ibnu Abî Zaid al-Qairawânî (w. 386 H) dalam ar-Risâlah menulis singkat: "وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". An-Nafrâwî (w. 1126 H) dalam al-Fawâkih ad-Dawânî menjelaskan:

لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ بَاطِلَةٌ وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ أَجَازَهَا الْوَارِثُ كَانَتْ ابْتِدَاءَ عَطِيَّةٍ مِنْهُ

"Karena pendapat yang dipegang adalah bahwa wasiat untuk ahli waris itu batal, walaupun kurang dari sepertiga. Jika ahli waris menyetujuinya, persetujuan itu merupakan pemberian baru darinya."

Al-Ḫaththâb (w. 954 H) dalam Mawâhib al-Jalîl menjelaskan mengapa Khalîl dalam al-Mukhtashar memasukkan wasiat untuk ahli waris ke dalam wasiat yang batal: "يَعْنِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ إذَا كَانَتْ لِلْوَارِثِ يُرِيدُ إلَّا أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ الْوَارِثُ ... لِأَنَّهُ مَشَى عَلَى أَنَّ إجَازَةَ الْوَارِثِ عَطِيَّةٌ", maksudnya wasiat batal jika untuk ahli waris, kecuali ahli waris menyetujuinya ... karena ia berpegang pada pendapat bahwa persetujuan ahli waris adalah pemberian.

Berbeda dengan Hanafi dan Syafi’i, mazhab Maliki menganggap persetujuan yang diberikan ketika pewasiat sakit menjelang wafat. Ad-Dardîr (w. 1201 H) dalam asy-Syarḫ al-Kabîr menjelaskan ucapan Khalîl "(وَلَزِمَ إجَازَةُ الْوَارِثِ)":

مُرَادُهُ أَنَّ الْوَارِثَ إذَا أَجَازَ وَصِيَّةَ مُورِثِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فِيمَا لَهُ رَدَّهُ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ لِوَارِثٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَتَلْزَمُهُ الْإِجَازَةُ لَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ بَعْدَ ذَلِكَ

"Maksudnya, jika ahli waris menyetujui wasiat pewarisnya sebelum ia wafat, dalam perkara yang sebenarnya boleh ia tolak setelah kematian, seperti wasiat untuk ahli waris atau lebih dari sepertiga, maka persetujuan itu mengikatnya dan ia tidak boleh menariknya kembali."

Ad-Dardîr lalu menyebut syarat-syaratnya: persetujuan diberikan "(بِمَرَضٍ)" ketika pewasiat sakit yang mengkhawatirkan, pewasiat "(لَمْ يَصِحَّ) ... (بَعْدَهُ)" tidak sembuh setelah itu, ahli waris tidak punya uzur, seperti "(بِكَوْنِهِ) أَيْ الْوَارِثِ (فِي نَفَقَتِهِ)" karena ia dinafkahi pewasiat, berutang kepadanya, atau takut pada kekuasaannya, dan ahli waris itu bukan orang yang tidak tahu bahwa ia berhak menolak. Persetujuan yang diberikan ketika pewasiat masih sehat tidak mengikat.

Dalil mazhab Maliki. An-Nafrâwî berdalil dengan hadis "«إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»". Hadis yang sama dinukil al-Ḫaththâb dari Ibnu Rusyd dalam al-Bayân ketika menjelaskan bahwa memberi seorang ahli waris bagian penuhnya lalu menambah dari sepertiga termasuk wasiat untuk ahli waris: "وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»".

Syafi’i: sah jika disetujui, dan persetujuan itu pelaksanaan

Ar-Ramlî (w. 1004 H) dalam Nihâyat al-Muḫtâj mensyarah ucapan an-Nawawî dalam al-Minhâj:

(وَلِوَارِثٍ فِي الْأَظْهَرِ إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ) الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفَ، وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّ إجَازَتَهُمْ تَنْفِيذُ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ، وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ الثُّلُثِ لِلْخَبَرِ بِذَلِكَ، وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَبِهِ يُخَصُّ الْخَبَرُ الْآخَرُ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»

"(Wasiat juga sah untuk ahli waris menurut pendapat yang lebih kuat, jika ahli waris yang lain menyetujuinya), yaitu yang cakap bertindak atas hartanya, dan menurut pendapat yang lebih sahih persetujuan mereka adalah pelaksanaan (tanfîdz), bukan pemberian baru, walaupun wasiatnya kurang dari sepertiga. Dasarnya hadis tentang itu, yang sanadnya layak, dan dengannya hadis lain 'tidak ada wasiat untuk ahli waris' dikhususkan."

Ar-Ramlî juga mencatat pendapat lawannya: "وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ لَا تَصِحُّ لَهُ", menurut pendapat yang berseberangan, wasiat itu tidak sah untuknya. Persetujuan ahli waris harus terjadi setelah wafat. Al-Minhâj menyatakan "(وَلَا عِبْرَةَ بِرَدِّهِمْ، وَإِجَازَتِهِمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي)", penolakan dan persetujuan mereka semasa pewasiat hidup tidak dianggap. An-Nawawî (w. 676 H) dalam Raudhat ath-Thâlibîn menjelaskan akibatnya:

فَلَوْ أَجَازُوا فِي حَيَاتِهِ، أَوْ أَذِنُوا لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ أَرَادُوا الرَّدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَلَهُمْ ذَلِكَ. فَإِنْ أَجَازُوا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ، فَالصَّحِيحُ لُزُومُهَا

"Jika mereka menyetujui semasa ia hidup, atau mengizinkannya berwasiat, lalu ingin menolak setelah ia wafat, mereka berhak melakukannya. Jika mereka menyetujui setelah kematian dan sebelum pembagian, yang sahih persetujuan itu mengikat."

An-Nawawî juga menyebut perlunya ahli waris mengetahui apa yang disetujuinya: "يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ الْوَارِثُ قَدْرَ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ، وَقَدْرَ التَّرِكَةِ", semestinya ahli waris mengetahui kadar yang melebihi sepertiga dan kadar harta peninggalan.

Dalil mazhab Syafi’i. Ibnu Ḫajar al-Haitamî (w. 974 H) dalam Tuḫfat al-Muḫtâj berdalil sebagaimana ar-Ramlî: wasiat untuk ahli waris sah dengan persetujuan "لِلْخَبَرِ بِذَلِكَ وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَبِهِ يَخُصُّ الْخَبَرَ الْآخَرَ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»", berdasarkan hadis tentang itu yang sanadnya layak, yang mengkhususkan hadis "tidak ada wasiat untuk ahli waris". Alasan persetujuan semasa hidup tidak dianggap disebut ar-Ramlî: "إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ حِينَئِذٍ لِاحْتِمَالِ بُرْئِهِ وَمَوْتِهِمْ", karena mereka belum punya hak saat itu, sebab mungkin pewasiat sembuh dan merekalah yang lebih dulu wafat.

Hanbali: sah jika disetujui, menurut zahir mazhab

Ibnu Qudâmah (w. 620 H) dalam al-Mughnî menulis:

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ، لَمْ تَصِحَّ. بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا

"Ringkasnya, jika seseorang berwasiat untuk ahli warisnya, lalu ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, wasiat itu tidak sah, tanpa ada perbedaan di antara ulama. Ibnu al-Mundzir dan Ibnu ’Abd al-Barr berkata: para ulama sepakat atas hal ini."

Jika mereka menyetujuinya, "وَإِنْ أَجَازَهَا، جَازَتْ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ", wasiat itu berlaku menurut jumhur ulama. Ibnu Qudâmah juga mencatat pendapat sebagian ulama Hanbali: "الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ أَجَازَهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ، إلَّا أَنْ يُعْطُوهُ عَطِيَّةً مُبْتَدَأَةً", wasiat itu batal walaupun disetujui ahli waris lain, kecuali mereka memberinya pemberian baru. Lalu ia menjelaskan buah perbedaannya:

وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً، فَإِجَازَةُ الْوَرَثَةِ تَنْفِيذٌ وَإِجَازَةٌ مَحْضَةٌ، يَكْفِي فِيهَا قَوْلُ الْوَارِثِ: أَجَزْت، أَوْ أَمْضَيْت، أَوْ نَفَّذْت ... وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً، كَانَتْ الْإِجَازَةُ هِبَةً مُبْتَدَأَةً، تَفْتَقِرُ إلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ، مِنْ اللَّفْظِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبْضِ

"Buah perbedaannya: jika wasiat itu sah, persetujuan ahli waris adalah pelaksanaan dan persetujuan murni, cukup dengan ucapan ahli waris: aku setujui, aku teruskan, atau aku laksanakan ... Jika wasiat itu batal, persetujuan itu menjadi hibah baru, yang memerlukan syarat-syarat hibah: ucapan, penerimaan, dan serah terima."

Tentang waktu persetujuan, Ibnu Qudâmah menulis dalam al-Mughnî:

وَلَا يُعْتَبَرُ الرَّدُّ وَالْإِجَازَةُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، فَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَدُّوا، أَوْ أَذِنُوا لِمَوْرُوثِهِمْ فِي حَيَاتِهِ بِالْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ، أَوْ بِالْوَصِيَّةِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ فَرَدُّوا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَهُمْ الرَّدُّ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِجَازَةُ فِي صِحَّةِ الْمُوصِي أَوْ مَرَضِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ

"Penolakan dan persetujuan tidak dianggap kecuali setelah pewasiat wafat. Jika mereka menyetujui sebelumnya lalu menolak, atau mengizinkan pewaris mereka semasa hidupnya untuk berwasiat dengan seluruh harta atau untuk sebagian ahli warisnya, kemudian berubah pikiran dan menolak setelah ia wafat, mereka berhak menolak, baik persetujuan itu diberikan ketika pewasiat sehat maupun sakit. Aḫmad menyatakannya secara tegas."

Ibnu Qudâmah dalam al-Kâfî menegaskan pendapat yang dipegang: "فإن فعل صحت في ظاهر المذهب، ووقفت على إجازة الورثة", jika ia melakukannya, wasiat itu sah menurut zahir mazhab dan bergantung pada persetujuan ahli waris. Al-Buhûtî (w. 1051 H) dalam Kasysyâf al-Qinâ’ menyebut wasiat seperti ini haram dilakukan, "(وَبِشَيْءٍ) مُطْلَقًا (لِوَارِثٍ) سَوَاءٌ وُجِدَتْ فِي صِحَّةِ الْمُوصِي أَوْ مَرَضِهِ", yaitu wasiat dengan sesuatu apa pun untuk ahli waris, baik dibuat ketika pewasiat sehat maupun sakit, tetapi "(وَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ)", wasiat itu bergantung pada persetujuan ahli waris. Al-Buhûtî juga menyebut satu bentuk yang sah tanpa persetujuan: wasiat "(لِكُلِّ وَارِثٍ بِمُعَيَّنٍ) مِنْ الْمَالِ (بِقَدْرِ إرْثِهِ)", untuk setiap ahli waris dengan barang tertentu seharga bagian warisnya, "لِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ فِي الْقَدْرِ لَا فِي الْعَيْنِ", karena hak ahli waris ada pada nilainya, bukan pada barangnya.

Dalil mazhab Hanbali. Ibnu Qudâmah berdalil dengan hadis Abû Umâmah "«إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ" dan dengan qiyas kepada larangan melebihkan pemberian kepada sebagian anak: jika hal itu dilarang semasa sehat, ketika keadilan masih bisa dikejar, maka "فَفِي حَالِ مَوْتِهِ أَوْ مَرَضِهِ ... وَتَعَذُّرِ تَلَافِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمْ، أَوْلَى وَأَحْرَى", ketika ia wafat atau sakit dan keadilan tidak bisa lagi dikejar, larangan itu lebih layak. Untuk sahnya wasiat dengan persetujuan, al-Buhûtî berdalil dengan dua riwayat ad-Dâraquthnî, "«لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ»" dan "«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ»", lalu menjelaskan "وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ", pengecualian dari kalimat negatif menetapkan yang sebaliknya, sehingga menjadi dalil sahnya wasiat ketika disetujui; "وَلِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ، إنَّمَا هُوَ الْوَرَثَةُ، فَإِذَا رَضَوْا بِإِسْقَاطِهِ سَقَطَ", dan karena larangan itu hanya demi ahli waris, jika mereka rela menggugurkannya, larangan itu gugur. Untuk persetujuan semasa pewasiat hidup, Ibnu Qudâmah berdalil "أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا حُقُوقَهُمْ فِيمَا لَمْ يَمْلِكُوهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُمْ، كَالْمَرْأَةِ إذَا أَسْقَطَتْ صَدَاقَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ", mereka menggugurkan hak atas sesuatu yang belum mereka miliki, sehingga tidak mengikat, seperti perempuan yang menggugurkan maharnya sebelum menikah.

Mengapa berbeda?

1. Lafaz hadis "tidak ada wasiat untuk ahli waris". Maliki dan sebagian ulama Hanbali memahaminya sebagai pembatalan wasiat itu sendiri. Hanafi, Syafi’i, dan zahir mazhab Hanbali berpegang pada riwayat dengan pengecualian "kecuali ahli waris menyetujuinya", sehingga wasiat itu sah tetapi bergantung pada persetujuan.
2. Hakikat persetujuan. Bagi yang menganggap wasiat itu sah, persetujuan adalah pelaksanaan wasiat, dan harta berpindah dari pewasiat. Bagi yang menganggapnya batal, persetujuan adalah pemberian baru dari ahli waris, sehingga berlaku syarat-syarat hibah, termasuk serah terima.
3. Waktu persetujuan. Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali hanya menganggap persetujuan setelah pewasiat wafat, karena sebelum itu ahli waris belum punya hak. Maliki menganggap persetujuan ketika pewasiat sakit menjelang wafat. Al-Mughnî menukil alasan Mâlik: persetujuan itu mengikat jika diberikan "فِي مَرَضِهِ، وَحِينَ يُحْجَبُ عَنْ مَالِهِ", ketika ia sakit dan saat ia sudah terhalang dari (bebas membelanjakan) hartanya.

Ringkasnya

Pelajaran untuk kita

1. Wasiat ibu untuk anak bungsu tidak berlaku begitu saja menurut keempat mazhab. Rumah itu menjadi milik si bungsu hanya dengan persetujuan saudara-saudaranya.
2. Persetujuan sebagian ahli waris berlaku pada bagian mereka saja. Al-Hidâyah menyebut wasiat berlaku pada bagian yang setuju dan batal pada bagian yang menolak.
3. Persetujuan yang sah adalah persetujuan ahli waris yang dewasa dan berakal. Radd al-Muḫtâr menyatakan persetujuan anak kecil dan orang gila tidak sah, dan Nihâyat al-Muḫtâj menyebut "وَإِجَازَةُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ بَاطِلَةٌ", persetujuan wali atas nama orang yang berada di bawah perwalian juga batal.
4. Persetujuan semasa pewasiat hidup tidak mengikat menurut Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali. Jadi, kakak-kakak yang dahulu berkata "kami rela" ketika ibu masih hidup masih berhak menolak setelah beliau wafat menurut ketiga mazhab ini. Menurut Maliki, persetujuan yang diberikan ketika ibu sakit menjelang wafat mengikat, kecuali ada uzur seperti takut kehilangan nafkah.
5. Persetujuan sebaiknya diberikan setelah ahli waris mengetahui besarnya harta, sebagaimana disebut an-Nawawî dalam Raudhat ath-Thâlibîn.