Kriteria Harta Zakat: Milik Penuh, Nisab, Haul, dan Bebas Utang

Seorang pedagang memiliki tabungan Rp150 juta yang sudah mengendap setahun, jauh di atas nisab emas. Tetapi ia juga punya utang Rp140 juta kepada pemasok yang jatuh tempo bulan depan. Ia bertanya: apakah ia wajib zakat atas Rp150 juta itu, atas sisanya Rp10 juta, atau tidak sama sekali?

Para ulama sepakat bahwa harta yang dizakati harus mencapai nisab, dimiliki secara penuh, dan (untuk emas, perak, uang, dagangan, dan ternak) telah berlalu satu tahun hijriah (haul). Mereka juga sepakat bahwa rumah tinggal, pakaian, dan perabot pribadi tidak dizakati. Perbedaan yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari ada pada utang: apakah utang mengurangi atau menggugurkan zakat?

Hanafi: milik penuh, berkembang, lebih dari kebutuhan pokok, bebas utang

Al-Marghînânî (w. 593 H) dalam al-Hidâyah mensyaratkan zakat "(إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)", jika seseorang memiliki satu nisab dengan kepemilikan penuh dan telah berlalu satu tahun. Ibnu al-Humâm (w. 861 H) dalam Fatḫ al-Qadîr menjelaskan bahwa sebab zakat adalah "النِّصَابَ النَّامِيَ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا", nisab yang berkembang, secara nyata atau secara perkiraan, dan bahwa di antara syaratnya adalah "وَالْفَرَاغُ مِنْ الدَّيْنِ", bebas dari utang.

Tentang barang kebutuhan pokok, al-Hidâyah menulis:

(وَلَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الِاسْتِعْمَالِ زَكَاةٌ) لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ أَيْضًا

"(Tidak ada zakat pada rumah tinggal, pakaian yang dipakai, perabot rumah, kendaraan tunggangan, budak pelayan, dan senjata yang dipakai), karena semua itu terpakai untuk kebutuhan pokok dan juga tidak berkembang."

Tentang utang, al-Hidâyah menegaskan: "(وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ", siapa yang memiliki utang sebesar seluruh hartanya tidak wajib zakat, sedangkan asy-Syâfi’î berkata wajib. Lalu: "(وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكَّى الْفَاضِلَ إذَا بَلَغَ نِصَابًا)", jika hartanya lebih banyak dari utangnya, ia menzakati kelebihannya bila mencapai nisab. Ad-Durr al-Mukhtâr, yang disyarah Ibnu ’Âbidîn (w. 1252 H) dalam Radd al-Muḫtâr, merumuskan sebab zakat sebagai "(مِلْكُ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ) ... (تَامٌّ)", kepemilikan nisab yang sempurna dan telah berumur setahun.

Al-Kâsânî (w. 587 H) dalam Badâ’i’ ash-Shanâ’i’ menegaskan syarat berkembang itu: "وَلِأَنَّ كَوْنَ الْمَالِ نَامِيًا شَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ", karena harta yang berkembang adalah syarat wajibnya zakat, dan perkembangan itu butuh waktu, sehingga haul disyaratkan.

Dalil mazhab Hanafi. Untuk haul, al-Hidâyah berdalil: "وَلَا بُدَّ مِنْ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ يَتَحَقَّقُ فِيهَا النَّمَاءُ، وَقَدَّرَهَا الشَّرْعُ بِالْحَوْلِ لِقَوْلِهِ ... «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»", haul harus ada karena perlu waktu agar harta berkembang, dan syariat menetapkannya satu tahun berdasarkan sabda Nabi: tidak ada zakat pada suatu harta sampai berlalu satu tahun atasnya. Untuk utang, al-Hidâyah berdalil:

وَلَنَا أَنَّهُ مَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَاعْتُبِرَ مَعْدُومًا كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَطَشِ وَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمَهْنَةِ

"Dalil kami: harta itu terpakai untuk kebutuhan pokoknya (melunasi utang), sehingga dianggap tidak ada, seperti air yang diperlukan untuk menghilangkan haus dan pakaian sehari-hari."

Maliki: utang menggugurkan zakat uang, tidak zakat ternak dan tanaman

Ad-Dardîr (w. 1201 H) dalam asy-Syarḫ al-Kabîr mensyarah matan Khalîl bahwa zakat wajib "(بِمِلْكٍ) فَلَا تَجِبُ عَلَى غَاصِبٍ وَمُودَعٍ ... وَمُلْتَقِطٍ (وَحَوْلٍ كَمُلَا)", dengan kepemilikan, sehingga tidak wajib atas orang yang merampas, orang yang dititipi, dan penemu barang temuan, serta dengan haul, keduanya harus sempurna. Ad-Dasûqî (w. 1230 H) menambahkan bahwa kewajiban zakat juga bergantung pada "وَفَقْدِ الْمَانِعِ كَالدِّينِ فِي الْعَيْنِ", tidak adanya penghalang, seperti utang pada zakat uang.

Ibnu ’Abd al-Barr (w. 463 H) dalam al-Kâfî menjelaskan mengapa zakat hanya pada jenis harta tertentu: harta itu "في الأغلب موضوعه لطلب النماء والزيادة", umumnya disiapkan untuk dikembangkan dan bertambah. Tentang utang, ia menulis:

ومن كان بيده عين وعليه من الدين مثله سقطت عنه الزكاة فإن كان له من العروض من يفي بذلك الدين زكى ما بيده

"Siapa yang memegang uang dan punya utang sebesar itu, zakatnya gugur. Jika ia memiliki barang (selain uang) yang cukup untuk membayar utang itu, ia menzakati uang yang dipegangnya."

Lalu ia membatasi: "ولا يسقط الدين زكاة الماشية ولا عشر الأرض وإنما يمنع زكاة الدنانير والدراهم", utang tidak menggugurkan zakat ternak dan zakat hasil bumi; ia hanya menghalangi zakat dinar dan dirham.

Dalil mazhab Maliki. Al-Mudawwanah membawakan atsar ’Utsmân bin ’Affân:

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَصِيحُ فِي النَّاسِ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُحْصِي دَيْنَهُ ثُمَّ يُؤَدِّي مِمَّا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ

"Ibnu Wahb berkata: ’Utsmân bin ’Affân pernah berseru kepada orang-orang: Ini bulan zakat kalian. Siapa yang punya utang, hendaklah ia melunasinya, agar harta kalian menjadi jelas, lalu kalian keluarkan zakatnya. Maka orang-orang menghitung utangnya, lalu menzakati apa yang tersisa di tangannya."

Untuk ternak dan tanaman, al-Mudawwanah menukil kesaksian Abû az-Zinâd tentang para fuqaha Madinah bahwa petugas zakat "لَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ إلَّا مَا أَتَى عَلَيْهِ لَا يَنْظُرُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ", hanya memungut zakat dari apa yang ia dapati, tanpa melihat hal lain (seperti utang pemiliknya), dan Abû az-Zinâd berkata "وَهِيَ السُّنَّةُ", itulah sunnah.

Syafi’i: utang tidak menghalangi zakat

An-Nawawî (w. 676 H) dalam Minhâj ath-Thâlibîn mengambil pendapat yang berbeda:

ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض

"Utang tidak menghalangi wajibnya zakat menurut pendapat yang paling kuat. Pendapat ketiga: utang menghalangi pada harta yang tidak tampak, yaitu uang dan barang dagangan."

Mazhab Syafi’i juga berbeda tentang kepemilikan yang terhalang. Minhâj menyebut zakat tetap wajib "وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر ولا يجب دفعها حتى يعود", pada harta yang dirampas, hilang, dan diingkari orang lain, menurut pendapat yang lebih kuat, tetapi baru wajib dibayar setelah harta itu kembali. Ar-Ramlî (w. 1004 H) dalam Nihâyat al-Muḫtâj menambahkan bahwa jika harta melebihi utang sebanyak satu nisab, "وَجَبَتْ زَكَاتُهُ قَطْعًا", zakatnya wajib secara pasti, tanpa perbedaan pendapat.

Dalil mazhab Syafi’i. Ibnu Ḫajar al-Haitamî (w. 974 H) dalam Tuḫfat al-Muḫtâj berdalil:

(وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ) الَّذِي فِي ذِمَّةِ مَنْ بِيَدِهِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ (وُجُوبَهَا) عَلَيْهِ (فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ الْمُوجِبَةِ لَهَا وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِنِصَابٍ نَافِذِ التَّصَرُّفِ فِيهِ

"(Utang) yang menjadi tanggungan orang yang memegang satu nisab atau lebih, baik utang yang ditunda maupun yang jatuh tempo, baik kepada Allah maupun kepada manusia, (tidak menghalangi wajibnya zakat atasnya menurut pendapat yang paling kuat), karena nas-nas yang mewajibkan zakat bersifat mutlak, dan karena ia memiliki satu nisab yang bebas ia gunakan."

Ar-Ramlî menambahkan alasan lain: "وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الدَّيْنِ", karena hartanya tidak harus dipakai untuk membayar utang itu (ia bisa membayar dengan harta lain).

Hanbali: utang yang mengurangi nisab menggugurkan zakat

Al-Buhûtî (w. 1051 H) dalam Kasysyâf al-Qinâ’ menyebut di antara syarat zakat "(مِلْكُ نِصَابٍ) لِلنُّصُوصِ", memiliki satu nisab, berdasarkan nas-nas. Ia juga menegaskan bahwa zakat tidak wajib pada harta yang bukan untuk dagang, seperti "(كَاللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ وَالثِّيَابِ وَالسِّلَاحِ وَأَدَوَاتِ) أَيْ آلَاتِ (الصُّنَّاعِ، وَأَثَاثِ الْبُيُوتِ", mutiara, permata, pakaian, senjata, peralatan kerja, dan perabot rumah, serta "(وَالْعَقَارِ مِنْ الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ لِلسُّكْنَى وَلِلْكِرَاءِ)", rumah dan tanah yang ditinggali atau disewakan.

Tentang utang, al-Mardâwî (w. 885 H) dalam al-Inshâf menulis:

قَوْلُهُ ﴿وَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُنْقِصُ النِّصَابَ﴾ هَذَا الْمَذْهَبُ، إلَّا مَا اسْتَثْنَى، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ لَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزَّكَاةَ مُطْلَقًا

"(Tidak ada zakat pada harta orang yang memiliki utang yang mengurangi nisab.) Inilah pendapat mazhab, kecuali yang dikecualikan, dan dipegang mayoritas ulama mazhab. Ada riwayat dari Aḫmad bahwa utang sama sekali tidak menghalangi zakat."

Ibnu Qudâmah (w. 620 H) dalam al-Mughnî merinci: "أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالَ الْبَاطِنَةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهِيَ الْأَثْمَانُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ", utang menghalangi zakat pada harta yang tidak tampak, yaitu uang dan barang dagangan, tanpa perbedaan riwayat. Untuk ternak dan hasil bumi, ada riwayat dari Aḫmad bahwa utang juga menghalanginya.

Dalil mazhab Hanbali. Ibnu Qudâmah berdalil dengan atsar ’Utsmân yang disaksikan para sahabat, lalu dengan sabda Nabi ﷺ:

وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْت أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ، فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ.» فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ... وَهَذَا مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ، فَيَكُونُ فَقِيرًا

"Dan karena Nabi ﷺ bersabda: Aku diperintahkan mengambil zakat dari orang-orang kaya kalian, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin kalian. Ini menunjukkan zakat hanya wajib atas orang kaya ... sedangkan orang yang terlilit utang ini termasuk yang boleh menerima zakat, sehingga ia tergolong miskin."

Ia menambahkan: "وَالْمَدِينُ مُحْتَاجٌ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ كَحَاجَةِ الْفَقِيرِ أَوْ أَشَدِّ", orang yang berutang membutuhkan pelunasan utangnya seperti kebutuhan orang miskin, bahkan lebih.

Mengapa berbeda?

1. Nas zakat yang mutlak. Mazhab Syafi’i berpegang pada keumuman nas yang mewajibkan zakat atas siapa pun yang memiliki nisab. Tiga mazhab lain mengkhususkannya dengan atsar ’Utsmân dan dengan makna "orang kaya" dalam hadis Mu’âdz.
2. Hakikat orang berutang. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali memandang harta yang tertahan untuk utang tidak menjadikan pemiliknya kaya. Mazhab Syafi’i memandang ia tetap pemilik penuh yang bebas menggunakan hartanya.
3. Harta tampak dan tidak tampak. Mazhab Maliki membedakan uang dan dagangan (yang berkembang dengan diusahakan) dari ternak dan tanaman (yang berkembang sendiri dan dipungut petugas tanpa memeriksa utang pemiliknya).

Ringkasnya

Pelajaran untuk kita

1. Hitung dulu utang yang jatuh tempo. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, pedagang dalam contoh di atas cukup menghitung sisa Rp10 juta setelah dikurangi utang. Jika sisa itu di bawah nisab, ia tidak wajib zakat uang.
2. Menurut mazhab Syafi’i yang banyak diikuti di Indonesia, utang tidak menggugurkan zakat. Pedagang itu tetap menzakati Rp150 juta, karena ia pemilik penuh atas uang tersebut.
3. Rumah tinggal, kendaraan pribadi, pakaian, dan perabot tidak dizakati menurut keempat mazhab. Yang dizakati adalah harta yang disimpan atau diputar, seperti emas, uang, dan barang dagangan.